.png){kind=small}
Foto: Hukumku
Download aplikasi kami dan tanyakan masalah hukum pada advokat pilihanmu!
Jakarta, Hukumku - Legalitas yang berasal dari kata “legal” yang berarti keadaan sah atau keabsahan. Legalitas Usaha dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap suatu usaha secara hukum. Jika suatu usaha mau diakui tentang keberadaannya, maka tahap pertamanya yaitu mengurus legalitas usaha.
Legalitas Usaha sangatlah penting untuk dimiliki karena legalitas merupakan suatu identitas para pelaku usaha di Indonesia. Dengan adanya legalitas, maka usaha yang dijalankan dapat dipercaya karena kredibilitas dan landasan hukum yang jelas.
Untuk para pelaku usaha, legalitas usaha tidak hanya digunakan untuk formalitas saja. Beberapa manfaat yang bisa dirasakan para pelaku usaha yaitu:
Sebagai sarana perlindungan hukum. Usaha yang sudah memiliki legalitas dan perizinan yang resmi maka akan meminimalisir tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Hal ini akan memberikan rasa kenyamanan dalam menjalankan bisnis.
Sebagai sarana meningkatkan kredibilitas. Dengan memiliki legalitas usaha maka bisnis akan terlihat professional. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kredibilitas serta tingkat kepercayaan publik. Dampaknya bisnis akan semakin berkembang.
Sebagai sarana promosi usaha dengan membuka akses pendanaan investor. Hal ini akan sangat membantu untuk memasarkan produk. Tanpa legalitas dan perizinan usaha, mustahil investor bersedia untuk mempercayakan dana mereka pada usaha kita.
Di Indonesia, terdapat beberapa bentuk dokumen legalitas usaha yang wajib dimiliki. Sesuai dengan aturan yang berlaku, berikut adalah sejumlah daftar dokumen utama yang harus dimiliki.
Akta Pendirian dan SK Menkumham. Dokumen ini dibuat oleh notaris dan di sahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Pada dasarnya dokumen ini berisi nama badan usaha, kedudukan usaha, bidang usaha dan permodalan usaha serta memuat susunan pengurus usaha meliputi hak dan kewajiban.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diberikan kepada para wajib pajak sebagai bentuk kepatuhan hukum.
Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini diterbitkan oleh Lembaga OSS yang menyatakan bahwa usaha yang dijalani sudah melakukan pendaftaran kegiatan usahanya. Sistem OSS pun terus diperbarui dengan pola perizinan terbaru, dan dapat diakses sesuai dengan tingkat resiko dari bisnis masing-masing pelaku usaha.
Secara umum legalitas usaha atau perizinan usaha tertuang atau dilandasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Pengaruh pengurusan legalitas usaha yang sangat besar menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dampak buruk yang bisa terjadi jika pelaku usaha tidak mengurus legalitas usahanya yaitu melanggar peraturan undang-undang, kegiatan usaha dapat diberhentikan oleh pemerintah, dan mengurangi tingkat kepercayaan konsumen.
Hukumku menyediakan berbagai macam layanan legal termasuk pendaftaran legalitas usaha. Layanan ini bisa Anda dapatkan mulai dari Rp 6 juta!
Tunggu apalagi? Segera hubungi tim Hukumku dan temukan solusi untuk permasalahan legal Anda!
HUKUMKU
Hukum Untuk Semua
Comments