Peran konsultasi hukum dalam kegiatan pasar modal sangat penting, mengingat profesi tersebut bisa membantu dalam berbagai hal. Sebut di antaranya mengurus berkas, perizinan, melakukan due diligence hukum, dan lain-lain.
Apa saja peran konsultasi hukum dalam kegiatan pasar modal? Artikel ini membahas peran konsultan hukum di pasar modal, mulai dari pengurusan dokumen dan izin, memastikan perlindungan terhadap investor, due diligence, menjaga kepatuhan sesuai peraturan perdagangan, dan membantu penyusunan dokumen transaksi derivatif.
Penjelasan beberapa peran konsultasi hukum tersebut secara lebih lengkap bisa dipantau melalui daftar berikut.
1. Pengurusan Dokumen dan Izin di Pasar Modal
Peran konsultasi hukum dalam kegiatan pasar modal pertama yakni mengurus dokumen beserta perizinan-perizinan tertentu. Perlu diketahui terlebih dahulu, perusahaan wajib memenuhi syarat dan berkas tertentu untuk bisa gabung pasar modal.
Emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di bursa berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Mereka akan terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan Pendaftaran yang berkasnya dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapun laporan keuangan yang telah diaudit beserta aset bersih yang dimiliki perusahaan menjadi salah satu syarat berkas pula. Dalam kampanye pendanaan perusahaan, ada juga istilah prospektus yang menjadi penarik minat investor.
Mengutip OCBC, terdapat prospektus atau dokumen formal penawaran beserta portofolio investasi yang ditujukan kepada investor. Peran konsultan hukum dalam kegiatan pasar modal juga terlibat dalam pembuatan prospektus tersebut.
2. Memastikan Perlindungan terhadap Investor
Peran konsultan hukum dalam kegiatan pasar modal lainnya adalah memastikan perlindungan terhadap investor. Sebagaimana dikutip dari Sikapi Uangmu OJK, konsultasi hukum ini melibatkan pihak penasihat investasi.
Lantaran mendapatkan imbalan dari jasa yang diberikan, konsultan hukum wajib menjalankan tugasnya secara baik dan benar. Hal ini berlaku bagi investor perorangan atau perusahaan yang memakai jasa yang harus dijamin perlindungannya.
Adapun wujud nyata perlindungan ini dipantau lewat hak-hak investor yang wajib terpenuhi ketika menjalankan transaksi di pasar modal. Kemudian, mencegah berbagai praktik ilegal ataupun kegiatan merugikan lainnya.
3. Melakukan Due Diligence Hukum
Due diligence adalah rangkaian pemeriksaan yang dijalankan seorang konsultan hukum terhadap suatu perusahaan. Identifikasi yang dilakukan ini bertujuan untuk menilai kelayakan beserta risiko yang berpotensi muncul ketika bertransaksi.
Dengan begitu, pemeriksaan due diligence juga termasuk sebagai peran konsultasi hukum dalam kegiatan pasar modal. Lalu, apa saja yang diperiksa konsultan hukum dalam aktivitas due diligence hukum?
Pertama-tama, konsultasi hukum dalam pasar modal adalah memeriksa status hukum perusahaan. Kemudian, melakukan pengecekan juga terhadap status kepemilikan aset, kewajiban hukum, beserta potensi litigasi (hukum).
4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perdagangan
Apa peran konsultasi hukum dalam kegiatan pasar modal terkait kepatuhan terhadap peraturan perdagangan? Mereka akan memberikan nasihat kepada perusahaan terkait aturan yang berlaku dan tidak boleh dilanggar.
Sebut misalnya aturan tentang Insider Trading yang tidak boleh dilakukan. Insider trading atau perdagangan orang dalam adalah transaksi saham perusahaan yang dijalankan oleh individu tertentu dan mereka punya akses informasi non publik (tidak dipublikasi).
Masih banyak aturan yang berlaku, misalnya potensi manipulasi pasar. Adapun dalam Pasal 91 UU Pasar Modal, manipulasi pasar dilakukan oleh pihak tertentu, baik secara langsung ataupun tidak, demi menyesatkan perdagangan, keadaan pasar, dan harga efek di bursa.
5. Membantu Menyusun Dokumen Transaksi Derivatif
Dikutip dari Indonesia Stock Exchange, transaksi derivatif adalah kontrak dua atau lebih pihak untuk menepati janji beli/jual aset yang diperdagangkan. Harga beserta waktu kontrak ini didasarkan atas kesepakatan pembeli dan penjual.
Peran konsultasi hukum dalam kegiatan pasar modal pada poin ini membantu penyusunan dan negosiasi dokumen transaksi derivatif. Dokumen itu biasanya ditinjau terlebih dahulu oleh OJK dan harus sesuai syarat.
Kemudian, peran konsultan hukum lainnya yakni memastikan berjalannya kontrak sesuai peraturan perdagangan derivatif yang berlaku. Salah satunya diatur lewat Peraturan OJK RI Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek.
Kesimpulan
Berdasarkan keterangan di atas, peran konsultasi hukum dalam kegiatan pasar modal mencakup berbagai macam hal. Sebut saja pengurusan serta perizinan dokumen, membutuhkan berkas pernyataan ikut pasar modal, laporan keuangan, dan prospektus.
Konsultan hukum atau penasihat investasi juga berkewajiban untuk menjamin perlindungan kepada investor. Kemudian, menjalankan pemeriksaan due diligence agar bisa memastikan berbagai status hukum perusahaan.
Setelah itu, memastikan juga berjalannya kepatuhan terhadap peraturan perdagangan yang berlaku. Misal perusahaan tidak boleh menjalankan transaksi insider trading, memanipulasi pasar, dan masih banyak lagi.
Terakhir, membantu pula perusahaan untuk menyusun dokumen transaksi derivatif. Memastikan pula agar berkas yang dibuat sudah sesuai aturan yang sah.
Apabila anda ingin melakukan konsultasi hukum terkait dengan pasar modal, anda dapat mempercayakan Hukumku yang bekerjasama dengan ratusan mitra advokat berpengalaman dan siap untuk membantu anda. Download aplikasi Hukumku sekarang juga!
Komentarze